Pemkab Murung Raya serahkan Raperda pencabutan Perda tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
PAMBELUM. Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah secara resmi menyerahkan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencabutan Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Penyerahan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya, yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya yang dilaksanakan di Puruk Cahu, Senin (1/9/2026).
“Pencabutan Perda nomor 15 tahun 2005 ini dilakukan sebagai langkah penataan dan harmonisasi produk hukum daerah agar sejalan dengan dinamika hukum nasional yang berlaku saat ini,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintarjo, mewakili Bupati Murung Raya Heriyus di paripurna tersebut.
Menurut Sarwo, Perda Kabupaten Murung Raya nomor 15 tahun 2005 saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.
Dijelas Sarwo, undang-undang dan peraturan terbaru tersebut telah mengatur secara lebih komprehensif terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan, mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penerbitan dokumen kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, hingga sistem informasi administrasi kependudukan.
“Atas dasar beberapa alasan itu, penyesuaian regulasi di tingkat daerah menjadi sebuah kebutuhan mendesak,” sebut Sarwo pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rumiadi serta didampingi Wakil Ketua I Dina Maulidah dan Wakil Ketua II Likon.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya kata Sarwo lagi sangat berharap agar Raperda pencabutan ini dapat segera dibahas bersama pihak legislatif secara konstruktif dan dalam semangat kemitraan.
“Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tertib regulasi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya kedepannya,” jelas Sarwo.
Sementara untuk diketahui dalam rapat paripurna ini juga dirangkaikan dengan penutupan masa sidang II serta pembukaan masa sidang III DPRD Kabupaten Murung Raya untuk tahun 2026.(SU)
