Fraksi PPP-Gerindra singgung masalah infrastruktur dan Karhutla di paripurna RAPBD perubahan 2026
PAMBELUM.PURUK CAHU —DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah melaksanakan paripurna dengan agenda tanggapan fraksi terhadap Raperda pencabutan Perda Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Raperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026, Kamis (10/9).
Anggota DPRD Murung Raya, Sutrisno selaku juru bicara Fraksi gabungan PPP – Gerindra mengaku pihaknya memberikan tanggapan tersebut demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya.
”Secara umum kami menyatakan sependapat dengan wacana pencabutan Perda nomor 15 tahun 2005 karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Sutrisno.
Menurut Sutrisno, arah pembangunan pada APBD perubahan 2026 yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dinilai sangat strategis.
Terkait masalah infrastruktur, Sutrisno meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan serta penyediaan air bersih, khususnya di wilayah Kecamatan Laung Tuhup yang mengalami kerusakan parah dan rawan kecelakaan.
”Selanjutya terkait putusnya jalan penghubung antara Desa Kalasin dan Desa Tumbang Tujang, serta solusi cepat dan kejelasan bentuk tanggung jawab dari pihak perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah tersebut terhadap masyarakat setempat,” lanjutnya.
Selain itu Sutrisno juga menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan gedung Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) di kompleks Islamic Centre Masjid Agung Istiqlal.
”Pasalnya saat ini bangunan LPTQ masih belum tuntas dan dikabarkan kerap disalahgunakan oleh oknum masyarakat sebagai tempat mengonsumsi narkoba dan minuman keras,” jelas Sutrisno.
Dikesempatan itu pula, Sutrisno agar menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen, serta meminta Dinas Kesehatan untuk proaktif turun langsung ke puskesmas, desa, dan pustu guna memetakan kekurangan serta kebutuhan tenaga maupun fasilitas kesehatan di lapangan.
Di bidang kesehatan masyarakat dan penanggulangan bencana, ditekankan Sutrisno pula pentingnya peningkatan upaya pencegahan Karhutla yang didukung oleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peralatan modern di lapangan.
”Fraksi kami sangat berharap agar pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi DPRD dapat berjalan optimal sehingga APBD perubahan 2026 benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” demikian Sutrisno.(SU)
