Fraksi NasDem minta Pemda Murung Raya terus perbaiki tata kelola anggaran
PAMBELUM. Puruk Cahu – Anggota DPRD Murung Raya, Kalimantan Tengah yang juga juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fahriadi memberikan perhatian terhadap Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 pada paripurna DPRD di Puruk Cahu, Kamis (10/9).
”Kami mencatat terhadap besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2025 yang mencapai Rp 702 miliar lebih. Angka fantastis ini dinilai harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk terus perbaiki tata kelola anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Fahriadi saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua buah Raperda usulan Pemda setempat.
Selain itu Fahriadi mengaku menyambut baik masuknya dana TDF (treasury deposit facility) untuk mengurangi tekanan fiskal, dan meminta penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana dan akuntabel serta didampingi oleh Inspektorat.
Fahriadi yang merupakan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Murung Raya juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Bupati Murung Raya yang mengalokasikan anggaran perencanaan kegiatan untuk tahun depan guna menghasilkan kualitas pembangunan yang lebih baik dan meminimalkan kesalahan.
Terkait Raperda usulan pencabutan Perda nomor 15 tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menurut Fahriadi lagi dasar hukum dalam Perda tersebut sudah tidak lagi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Dijelaskan Fahriadi saat ini pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan peraturan bupati sehingga Perda nomor 15 tahun 2005 perlu dicabut agar tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, serta dilanjutkan dengan penyusunan Raperbup oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
”Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya langkah antisipatif dari Dinas Dukcapil agar pencabutan Perda ini tidak menimbulkan kekosongan hukum yang dapat mengorbankan pelayanan publik, pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, serta Akta Kematian harus tetap berjalan normal, ringkas, dan langsung merujuk pada SOP Nasional dari Kemendagri,” sambung Fahriadi.
Selain itu juga Fahriadi berharap seluruh rangkaian pembahasan dua raperda tersebut dapat selesai tepat waktu demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Murung Raya.(SU)
