PAMBELUM, Puruk Cahu – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura) Tuti Marheni berharap dinas teknis bidang pertanian dan perkebunan dapat membuat trobosan yang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani pekebun di Kabupaten Murung Raya yang masyarakatnya sangat bergantung dengan potensi alam yang dimiliki.
Tuti menjelaskan bahwa sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Murung Raya memiliki potensi yang sangat besar dengan luas wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang tersedia saat ini dapat dikembangkan secara maksimal dapat merubah wajah dari Kabupaten yang berjuluk Tanah Malai Tolung Lingu ini.
“Sektor pertanian dan perkebunan diharapkan bisa menyokong kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kita. Komoditi kakao, kopi serta buah buahan bisa menjadi fokus dari program yang dimiliki oleh dinas teknis,” jelasnya di ruang kerjanya di Gedung DPRD jalan Gatot Subroto Kota Puruk Cahu, Kamis (8/3).
Menurut Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Partai Nasional Demokrat ini beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah masih terfokus dengan komoditi karet. Dan komoditi ini masih dinilai belum maksimal hasilnya dilapangan, karena banyak kendala baik teknis maupun nonteknis.
“Kami sangat berharap ada diversifikasi tanaman perkebunan dan pertanian yang dilakukan di tahun 2018 ini bukan hanya komoditi karet, namun komoditi lainnya juga harus dicoba untuk memberikan alternatif lain bagi masyarakat. Seperti komoditi kakao, kopi dan buah-buahan tadi, dan saya rasa masyarakat secara perlahan pasti dapat memahami dan mengerti tujuan dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Tuti juga menyoroti terkait ketersediaan tenaga penyuluh lapangan yang akan terjun langsung di masyarakat. Menurutnya perlu ada penambahan tenaga dilapangan untuk menunjang dari segi pendampingan pembudidayaannya.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak adanya pendampingan tenaga teknis lapangan untuk memberikan masukan-masukan kepada mereka dalam hal teknis budidaya. Untuk itu penambahan tenaga penyuluh lapangan juga harus menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah daerah, agar tercapainya keberhasilan program itu sendiri dilapangan,” tutupnya.(Amaliyah/Red1)
