KAPUAS – Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat menyesalkan Kabupaten Kapuas tidak mendapatkan dana insentif daerah (DID). Hal itu akibat data-data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat dinilai kurang akurat.
“Tolong berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas, mulai dari survei lapangan bisa bersama-sama dengan Pemkab. Koordinasi ini harus dilakukan karena sangat besar pengaruhnya, contoh kabupaten yang sudah mendapatkan WTP itu kalau variabel-variabel lain mendukung,” kata Ben.
Dijelaskan Ben Brahim, Kabupaten Kapuas tidak mendapat DID akibat data krusial mengenai air bersih dan sanitasi yang dibuat BPS sangat rendah. Juga mengenai ketepatan penetapan APBD 2018 yang menurutnya sangat berbalik dengan fakta dilapangan.
Lanjut Ben, ketersediaan air bersih sesuai data BPS adalah hanya 26 persen dan sanitasi hanya 20 persen saja.
“Saya terkejut, rasanya tidak mungkin begitu. Air bersih itukan diantaranya PDAM, sumur bor, sumur gali terbuka dan yang dianggap bukan air bersih itu kalau masyarakat mengambil air di sungai tercemar. Kabupaten Kapuas sebagian besar sudah menggunakan air bersih terutama sumur-sumur di desa dan lebih dari 80 persen di kota sudah menggunakan PDAM,” tegas Ben.
Di desa pun papar Ben Brahim, angka penggunaan jamban di sungai menurun jumlahnya. Dimana warga sudah beralih sistem yang lebih moderen dan lebih sehat.
“Camat-camat protes karena data jauh beda. Nah dengan fakta-fakta ini saya meminta BPS wajib melakukan koordinasi dengan Pemkab Kapuas terkait data. Bila perlu lakukan survei bersama-sama, Pemkab siap membantu,” pungkas Bupati Kapuas.
