PAMBELUM, Puruk Cahu – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Murung Raya bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melalui Lembaga Penelitian Makorak menggelar kegiatan Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2025, Senin (27/10/2025), di Gedung Dewan Adat Dayak (DAD) Murung Raya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), unsur kecamatan, serta pemerintah desa. Turut hadir pula tim akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi narasumber utama dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala BPBD Murung Raya Fitrianur Fahriman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 dan 3 Tahun 2012. Regulasi tersebut menginstruksikan agar setiap daerah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, sudah ada 11 yang melaksanakan penyusunan KRB. Untuk Murung Raya, tahun 2025 ini kita mulai menyiapkan penyusunan dokumen tersebut,” jelas Fitrianur.
Ia menambahkan, tahapan awal penyusunan KRB telah diawali dengan konsultasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tim penyusun dari ULM. “Kami berharap proses penyusunan ini dapat berjalan lancar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten,” ujarnya.
Fitrianur menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana di setiap wilayah, menilai tingkat kerentanan dan kapasitas daerah terhadap bencana, serta menyusun peta risiko yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan penanggulangan bencana di Murung Raya.
“Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih tangguh terhadap bencana,” pungkasnya. (SU)
