PAMBELUM, Puruk Cahu – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Rahmanto Muhidin mengaku prihatin dengan keadaan karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang sekarang iuran wajib BPJS Kesehatan belum dibayar oleh pihak perusahan selama beberapa bulan.
Rahmanto yang merupakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mura ini mengaku mengetahui kondisi hal tersebut setelah ada warga mengadu kepada dirinya.
“Kebetulan warga sekaligus karyawan PT AKT itu berasal dari daerah pemilihan (Dapil) saya di Kecamatan Laung Tuhup. Terus terang fakta tersebut membuat kita dari DPRD merasa prihatin,” ungkap Rahmanto ketika ditemui di Sekretariat DPC PKB Mura, Selasa (30/10/2018).
Menurut Politisi PKB ini, seharusnya tunggakan membayar iuran BPJS karyawan oleh perusahaan tidak sampai terjadi, sebab secara tidak langsung hal tersebut merampas hak karyawan mendapatkan layanan kesehatan.
Dilanjutkan Rahmanto juga, diharapkan kedepannya semua perusahaan di Kabupaten Mura, termasuk juga PT AKT agar mendaftarkan seluruh karyawannya masuk pada kantor BPJS yang ada di Kota Puruk Cahu.
“Karena bila semua perusahaan mendaftarkan karyawannya di BPJS Puruk Cahu, maka akan mudah menyelesaikan permasalahan seperti yang dialami salah satu karyawan PT. AKT sekarang,” jelas Rahmanto lagi.
Sementara itu seperti pemberitaan sebelumnya, Atak Sugara (41 tahun) yang merupakan karyawan PT AKT mengalami hal yang tidak mengenakan setelah merujuk anak perempuannya yang sakit ke RSUD Puruk Cahu.
Menurut Atak, pihak RSUD Puruk Cahu tidak menerima kartu BPJS kesehatan milik anaknya karena sudah beberapa bulan tidak ada pembayaran oleh perusahaan tempat dirinya bekerja.
“Setelah saya cek ke kantor BPJS Puruk Cahu dan ingin membayar sendiri tunggakan itu ternyata tidak bisa dilakukan, sebab menurut petugas BPJS Puruk Cahu iuran BPJS keluarga kami harus dibayarkan oleh PT AKT sendiri. Karena masalah itu terpaksa administrasi perawatan anak saya melewati jalur umum,” papar Atak.(Supri/Red1)
