Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Murung Raya Perkuat Pengendalian Inflasi
PAMBELUM, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (8/6/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Zoom Meeting Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya itu diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mura, K. Zen Wahyu Priyatna, mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus.
Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, tersebut menjadi forum evaluasi nasional terkait perkembangan inflasi sekaligus menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian dan distribusi pangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan (year-on-year) pada Mei 2026. Di wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah mencatat tingkat inflasi tertinggi sebesar 4,56 persen sehingga diperlukan langkah pengendalian yang lebih intensif.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapan daerah menghadapi dampak musim kemarau melalui penguatan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Sejumlah strategi yang dibahas meliputi peningkatan infrastruktur irigasi, penerapan pola tanam yang sesuai dengan kondisi cuaca, penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan, hingga optimalisasi bantuan pompa air dan perlindungan bagi petani melalui program asuransi.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar. Kepala daerah diharapkan aktif melakukan pemantauan lapangan serta mengambil langkah cepat apabila ditemukan kenaikan harga yang berpotensi membebani masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, rakor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan efektif. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas harga, kelancaran distribusi pangan, serta daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor nasional tersebut juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Agenda ini bertujuan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggulan melalui pemenuhan standar jaminan halal sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dan masyarakat.
