Pemkab Murung Raya Gelar Rembuk Stunting

PAMBELUM, Puruk Cahu – Dalam rangka pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan Stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melaksanakan rembuk stunting yang menghasilkan komitmen bersama penurunan stunting serta rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi lintas sektoral.

Acara ini berlangsung di GPU Tira Tangka Balang, Kota Puruk Cahu, Kamis (28/7/2022) di buka Sekda Mura Hermon.

Rembuk Stunting sendiri merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/ lembaga non-Pemerintah dan masyarakat.

Bacaan Lainnya
Rahamnto

Sekda Mura Hermon menyampaikan, melalui kegiatan ini tercipta kontribusi sebagai salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya.

“Ini sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang merupakan payung hukum strategi nasional dan untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting,” kata Hermon sebelum membuka Rembuk stunting yang dihadiri unsur Forkopimda, sejumlah dinas, pihak Kecamatan dan desa serta undangan lainnya.

Sementara, Ketua TP-PKK Mura Lynda Kristiane Perdie mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan, stunting menjadi perhatian besar Pemerintah daerah Kabupaten Mura, terutama karena hasil survey status gizi Indonesia yang menunjukkan prevalensi stunting wilayah ini di tahun 2021 sebesar 31,8 persen.

“Stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak. Angka tersebut tetap masih terhitung sangat tinggi jika mengacu pada standar yang ditetapkan oleh who sebesar 20 persen dan target nasional sebesar 14 persen tahun 2024,” kata Lynda yang juga Kepala DP3ADaldukKB Mura.

Karena itu, kata dia, tingginya angka stunting di Bumi Tana Malai Tolung Lingu mendorong Pemerintah daerah untuk gencar menangani permasalahan stunting. Namun Pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan informasi. “Sehingga perumusan kebijakan seringkali terkendala oleh keterbatasan informasi terkait penetapan sasaran program,” tukasnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.