DPRD Mura Segera Bahas 5 Raperda Inisiatif dan 13 Raperda Usulan Pemerintah Daerah

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mura, Likon menyerahkan draf Propemperda saat rapat paripurna DPRD, Selasa (28/1/2020).

PAMBELUM, Puruk Cahu – Ditahun 2020 ini DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) akan membahas lima rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dan 13 Raperda usulan dari pemerintah daerah kabupaten setempat.

Rencana pembahasan semua Raperda tersebut disampaikan melalui Rapat Paripurna ke-2 masa sidang I tahun 2020 dalam rangka Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mura, Selasa (28/1/2020).

Saat memimpin sidang paripurna tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mura, Likon, mengatakan dengan sudah ditetapkannya Propemperda diharapkan dalam pembahasannya dilakukan secara bersama dengan sebaik-baiknya.

Bacaan Lainnya
Rahamnto

“Karena DPRD menyadari penetepan Propemperda merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan dari sisi regulasi dan akan berdampak besar dalam mengambil kebijakan pengelolaan segala sumber yang dimiliki,” tutur Likon.

Sementara itu, Raparda inisitif DPRD yang masuk dalam Propemperda 2020, diantaranya Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Raperda perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2016 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Raperda perubahan atas Perda nomor 4 tahun2010 tentang penempatan tenaga kerja lokal, Raperda perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah dan Raperda perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2003 tentang pengendalian, pengawasan, dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Untuk Raperda usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mura, diantaranya, Raperda penetapan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mura, Raperda kawasan tanpa rokok, Raperda bantuan hukum untuk mesyarakat miskin, Raperda pengelolaan barang milik daerah dan Raperda kesejahteraan sosial.

Selanjutnya Raperda perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan dan susunan organisasi PDAM Kabupaten Mura, Raperda perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2010 tentang penyertaan modal Pemda Mura pada PDAM Kabupaten Mura, Raperda perubahan atas Perda nomor 21 tahun 2004 tentang pembentukan Perusahaan Daerah dan Raperda perubahan atas Perda nomor nomor 11 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa.

Tidak hanya itu, juga terdapat Perda perubahan atas Perda  nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perda perubahan atas Perda  nomor 7 tahun 2016 tentang perangkat desa, Perda perubahan atas Perda  nomor 6 btahun 2006 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan terakhir Raperda pengelolaan keuangan desa.(SUPRI)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.